Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh
kader PDIP adalah petugas partai, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.
Hal itu ditegaskan Mega saat memberikan kata sambutan di Kongres IV PDI
Perjuangan di Sanur, Bali, beberapa waktu lalu.
Pengamat politik
dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai pernyataan
Megawati itu suatu hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan.
Menurut Emrus, keikutsertaan Presiden Jokowi dalam kongres adalah murni
sebagai kader PDI Perjuangan.
"Saya mengatakan jika setiap orang
dalam partai politik adalah petugas partai. Siapa pun juga, tidak hanya
Jokowi termasuk Megawati juga adalah petugas partai. Saya heran, kok ini
menjadi suatu masalah yang diperdebatkan," ujar Emrus ketika dihubungi
merdeka.com, Minggu (12/4).
Lanjut Emrus, dalam negara demokrasi,
ada kesepakatan dalam suatu parpol untuk memperjuangkan ideologinya.
Presiden Jokowi adalah seorang kader PDIP, karenanya wajib
memperjuangkan ideologi partainya sejalan dengan tugas kepresidenan yang
menjadi tanggungjawabnya untuk kesejahteraan orang banyak.
"Kita
negara demokrasi termasuk elemennya adalah parpol. Jadi ada kesepakatan
orang-orang di dalamnya untuk perjuangkan ideologi. Wajib bagi mereka
untuk perjuangkan ideologi partainya. Tak terkecuali presiden, sepanjang
dan segaris dengan tugas negara yang diembannya. Jadi tidak ada yang
perlu diperdebatkan. Saya sepandangan dengan Bu Mega, semua kader partai
adalah petugas partai," lanjut Emrus.
Lebih lanjut Emrus
menjelaskan, sebagai seorang presiden yang diusung oleh PDIP, Presiden
Jokowi mempunyai tugas dan amanah dari partainya. Amanah partai itulah
yang ditagih Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.
Pidato Megawati,
tambah Emrus, tidak hanya ditujukan kepada Jokowi saja, melainkan untuk
seluruh kader PDIP yang hadir pada kongres itu.
"Presiden
dicalonkan partai, wajib bagi dia bawa kepentingan partai disamping
tugas untuk negara. Kampanye Jokowi tentang Nawa Cita itulah yang
ditagih Megawati. Wajib bagi dia karena itu janji politik dan misi
PDIP," katanya.
Lagipula, kata dia, Jokowi bukan datang di
Kongres PDIP sebagai presiden, tapi kader PDIP. "Pidato Mega bukan hanya
untuk Jokowi tapi bupati, gubernur dan menteri sebagai kader PDIP. Yang
dari PDIP wajibkan wujud janji mereka saat kampanye," kata Emrus.
Di
luar itu, tegas Emrus, pada dasarnya setiap orang mempunyai fungsi dan
kedudukan yang berbeda kendati dia seorang pemimpin. Sama halnya dengan
Presiden Jokowi, pada saat kongres dia berkedudukan sebagai anak dan
Megawati adalah ibu mereka semua.
"Kecuali Jokowi datang bukan
sebagai kader. Analoginya begini, apakah Jokowi selalu datang sebagai
presiden, misalnya datang di rumah orangtuanya dan ibunya panggil yang
terhormat Presiden Jokowi. Jadi setiap orang punya peran multi. Jokowi
sebagai anak, Mega sebagai ibu. Supaya terjadi harmonisasi harus ada
multi peran. Jokowi duduk sebagai kader, wajib dengar pemimpin partai
dan itu wajar," tegas Emrus.
0 Comments