Pemerintah Jokowi percepat tarik utang luar negeri senilai Rp 436 T

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan akan mempercepat realisasi penarikan utang luar negeri. Hal ini dilakukan untuk membiayai proyek-proyek penting terutama di sektor infrastruktur.
"Realisasi pinjaman luar negeri dipercepat supaya proyek-proyek segera bergerak," kata Sofyan Djalil dikutip Antara, di Jakarta, Kamis (16/4).
Menpupera Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa semua pengadaan untuk program strategis Kemenpupera pada tahun 2015 ini sudah dilakukan melalui mekanisme lelang elektronik (e-procurement). Lelang tersebut telah mencapai 9.850 paket atau mencapai 71,69 persen dari total 13.739 paket atau bernilai sekitar Rp 59,9 triliun atau 77,38 persen dari total Rp 77,4 triliun pagu.
"Pertumbuhan ekonomi terkait tiga hal, ekspor, konsumsi dan investasi," katanya dan menambahkan, infrastruktur penting guna menggerakkan ekonomi.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan daftar rencana pinjaman luar negeri pemerintahan Jokowi - JK sepanjang 2015-2019 sebesar USD 34 miliar atau setara dengan Rp 436 triliun, yang mayoritas akan dialokasikan untuk proyek infrastruktur.
Jumlah tersebut merupakan nilai yang akan tertera dalam "Blue Book" atau Daftar Pinjaman Luar Negeri 2015-2019 yang rencananya akan diterbitkan pada Mei 2015 ini.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Subrata, di Jakarta, Minggu (12/4), menjelaskan nilai tersebut merupakan akumulasi rencana pinjaman luar negeri dari seluruh program prioritas Kementerian/Lembaga. "Utamanya untuk proyek infrastruktur," katanya.
Ada pun kementerian-lembaga yang paling banyak mencantumkan pinjaman luar negeri adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai 23 miliar dolar AS. Beberapa sektor yang diusulkan PU-Pera antara lain pendanaan proyek air minum dan sanitasi senilai USD 5 miliar, jalan tol USD 3 miliar , konektivitas jembatan dan jalan USD 2 miliar, dan penanggulangan banjir USD 1,6 miliar.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan berbagai pekerjaan awal infrastruktur yang termasuk dalam program strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2015 ini mulai bisa dilakukan dengan segera.
"Kami harapkan bulan (Mei) depan semuanya memasuki pekerjaan awal," kata Wapres .